nusakini.com-- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menghadiri rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di gedung Nusantara V, Komplek DPR/MPR, Jakarta, Rabu (21/03). Rapat kerja ini dipimpin Wakil Ketua DPD Darmayanti Lubis. 

Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widiyantini, Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa, Ketua Komite I DPD RI Ahmad Muqouwam, Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Aziz, Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Abdul Gafar Usman serta anggota Komite I,III dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI. 

Menteri Asman mengatakan, pada tahun 2017 pemerintah telah berhasil melakukan pembinaan terhadap pemerintan daerah terkait akuntabilitas kinerja. “Alhamdulilah dengan melakukan pembinaan ini, kita dapat mengefisienkan anggaran sebesar 41,15 triliun, “ujarnya. 

• Sambut HUT Ke-63, Kementerian PANRB Adakan Layanan Paspor
• Kolaborasi Pemerintah dan Media Massa untuk Komunikasi Publik yang Efektif
• Verifikasi dan Observasi Lapangan KIPP Digelar Secara Daring
• Membentuk ASN Kementerian PANRB sebagai Penggerak BerAKHLAK
• Kementerian PANRB Cabut Predikat WBK Empat Instansi Pemerintah

Menurutnya, efisiensi anggaran ini disebabkan karena tiga faktor yakni pertama perumusuan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan, kedua, Re focusing program atau kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan serta adanyan upaya Cross cutting program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas antar instansi. 

Ditambahkan, pada tahun 2017 Kementerian PANRB mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan pemerintahan berbasis elektronik atau E Goverment. “Saat ini pemerintah tengah menggodok Peraturan Presiden mengenai E Goverment. Saya berharap, dengan adanya Perpres nantinya instansi pemerintah dapat segera menerapkan pemerintahan berbasis elektronik,” tambahnya. 

Pada tahun 2017 pemerintah juga telah melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur Umum sebanyak 37 ribu formasi dari 62 K/L dan 1 pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga merekrut Guru Garis Depan (GGD), THL Penyuluh Pertanian, serta dokter dan bidan PTT meenjadi CPNS. 

Guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah juga telah membangun Mal Pelayanan Publik, di Jakarta, Surabaya, Denpasar, Banyuwangi serta Bekasi. “Saya berharap dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih maksimal,” tegasnya. 

Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengapresiasi capaian kinerja Kementerian PANRB pada tahun 2017 dan mendorong pelaksanaan program tahun 2018 untuk melaksanakan UU ASN secara optimal guna membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, Profesional, netral dan bebas intervensi dari politik,serta bersih dari patik korupsi dan nepotisme. “DPD mendorong kementerian PANRB melakukan upaya peningkatan integritas ASN, “ujar Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Akhamd Muqowam. (p/ab)